Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Persyaratan

  • Pendaftaran LKS ditujukan Kepada Kementerian/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/Dinas Sosial Kota Tegal sesuai ruang lingkup wilayah kerja dan jangkauan pelayanan LKS
  • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
  • Struktur organisasi lembaga
  • Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota
  • Program kerja dibidang kesejahteraan sosial
  • Modal kerja untuk pelksaaan kegiatan
  • Sumber daya manusia
  • Kelengkapan sarana dan prasarana
  • Akte notaris pendirian yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai badan hukum Nomor pajak wajib Pajak

Sistem Mekanisme dan Prosedur

  • Pemohon mendaftar ke petugas pelayanan dengan mengajukan permohonan yang di tujukan kepada Kementerian/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/Dinas Sosial Kabupaten Pemalang sesuai ruang lingkup wilayah kewenangannya
  • Permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau kementerian sosial dengan mengadakan :
  • a. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan, dan
  • b. Peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS
  • Bupati, Gubernur atau menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud
  • Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal :
    1. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan
    2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
  • Dalam hal permohonan diterima, maka menteri, gubernur dan atau bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
    1. a. Meteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan atau
    2. b. Gubernur c.q. Instansi Sosial Provinsi Jawa Tengah
  • Pendaftaran oleh LKS di kementerian sosial dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan jangkauan pelayanan LKS